Upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Parametric Development Center pada Jumat, 25 Oktober 2024 di Hotel Yaki, Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta dari kalangan penyandang disabilitas serta panitia pelaksana.
Direktur Parametric Development Center, Khairul Umam, menyampaikan bahwa sosialisasi pemilu bagi penyandang disabilitas merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh warga negara dapat berpartisipasi secara setara dalam proses demokrasi. Kegiatan ini juga menjadi sarana memberikan pemahaman mengenai tahapan pemilihan serta pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pilkada.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WITA tersebut diikuti oleh 75 peserta penyandang disabilitas dengan dukungan 25 orang panitia pelaksana. Sosialisasi dikemas dalam bentuk dialog publik, di mana para narasumber memberikan pemaparan mengenai pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Barat serta pentingnya partisipasi pemilih dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas serta akses yang tersedia dalam proses pemilihan. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemilu yang inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai sektor, termasuk politik.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan penyandang disabilitas memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai proses pemilihan serta terdorong untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mengurangi hambatan akses bagi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Parametric Development Center juga merekomendasikan agar kegiatan sosialisasi serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat guna memperkuat demokrasi yang inklusif dan memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam proses politik.